Ketua Panitia Pelaksana, Dr. Nasrun Syahrir, memastikan kehadiran Wakil Menteri P2MI dalam agenda tersebut.

Menurutnya, hasil koordinasi tersebut akan menjadi dasar bagi BRI dalam menyusun bentuk dukungan yang tepat sasaran

Ketimpanggan kompetensi tersebut berpotensi membuat proses pembelajaran di bidang terkait menjadi kurang efektif

Ia menjelaskan, KUHP baru memuat pidana kerja sosial, pidana pelayanan masyarakat, serta pidana denda sebagai alternatif

Sebagai kepala daerah, Syaharuddin Alrif menyampaikan komitmennya menjalankan visi dan misi pembangunan yang berorientas